IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN KUALITAS AIR SUNGAIMUSI AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (Berdasarkan P.P No.20 tahun 1990)

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitutional mewajibkan agar sumber kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa mendatang secara berkelanjutan. Sumber Daya Alam bukanlah merupakan warisan yang diterima begitu saja dari nenek moyang kita, akan tetapi harus disadari bahwa sumber daya alam itu merupakan titipan yang harus dijaga, dipelihara kelestariannya untuk dapat dinikmati oleh anak cucu nantinya.

Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut maka diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan sebenar-benarnya, baik potensi yang berupa sumber daya manusia (SDM ) maupun sumber Daya Alam ( SDA ) disamping tetap menjaga ketrentraman dan ketertiban umum serta kelestarian alam. Dengan demikian, di satu sisi pembangunan dilaksanakan demi tercapainya tujuan nasional yang dicita-citakan, disisi lain pembangunan itu sendiri juga harus melindungi kepentingan masyarakat dan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini semua pelaksanaanya dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) yang ditetapkan oleh MPR baik dalam jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka panjang 30 tahun.

Dalam arah Pembangunan Jangka panjang Kedua ( PJP II ) di tetapkan bahwa Pembangunan industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien ,berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kokoh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan SDA yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat keterampilan.

Dengan demikian tidaklah mengherankan jika dalam pembangunan yang sedang berlangsung ini berkembang perusahaan-perusaha atau badan hukum yang berusaha di bidang industri, baik berskala besar yang mengunakan teknologi modern maupun industri kecil dan menengah terrmasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga yang seliruhnya berusaha di bidang perekonomian, karena hal yang demikian memang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dikehendaki bersama (melalui GBHN yang di tetapkan oleh MPR) dengan segala macam konsekuensinya.

Di negara maju seperti di Amerika Serikat, telah dirasakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penerapan teknologi yang makin maju pada gilirannya dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan, yang meliputi pencemaran udara air dan tanah serta keracunan makanan dan kondisi-kondisi lain yang penuh dengan resiko yang membahayakan.^[1]

Menurut Emil Salim, Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan lait akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningktanan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi rakyat.^[2] Meskipun demikian, kenyataannya sebagian besar negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia tetap mendabakan pembangunan di bidang industri, guna meningkatkan status serta kesejahteraann rakyat dengan mengacu pada pembangunan industri yang telah dilaksanakan di negara-negara lainnya.

Provinsi Sumatera selatan yang pada umumnya geografis daerahnya berawa-rawa banyak dialiri oleh sunagi besar dan kecil. Sungai yang terkenal dan terbesar di daerah ini adalah sungai musi, yang tidak saja mengaliri beberapa daerah kota dan kabupaten tetapi mempunyai kelebihan tersendiri dengan membagi Kota Palembang sebagai ibukota provinsi menjadi dua bagian, yaitu seberang ulu dan seberang ilir. Sungai-sungai yang tergolong besar lainnya adalah sungai Komering, sungai Ogan, sungai Rawas, sungai Rupit, sungai Batang Leko, sungai Lematang, sungai Lakitan, sungai Kikim dan sungai Keramasan yang kesemuanya merupakan daerah aliran sungai Musi.^[3]

Demikian juga pertumbuhan industri di Provinsi Sumatera Selatan berkembang pesat, terutama di pinggiran sungai Musi kearah Timur, sekitar kota Palembang perkembangan industri ini didukung oleh tersedianya air sungai sebagai sumber air untuk bahan bakar industri dan sarana transportasi bagi kelancaran dan kelangsungan industri tersebut.^[4]

Tak satupun alibi yang dapat memungkiri sungai musi dari zaman dahulu sampai saat ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian sumber kehidupan sebagian besar penduduk kota Palembang dan sekitarnya. Mengingat begitu besarnya fungsi ( manfaat ) sungai Musi sebagai sumber kehidupan masyarakat di satu sisi, sementara itu menurunnya kualitas dan kuantitas (debit) air sungai disisi lainnya. Bukan tidak mungkin di masa mendatang masyarakat akan mengalami krisis air. Gejala ini sudah menunjukkan indikasinya, seperti menurunnya kualitas daerah aliran sungai (DAS) di hulu, serta makin menkhawatirkannya keadaan kualitas air di bagian hilir. Gejala penurunan kaulitas dan kuantitas air sungai Musi itu sesungguhnya merupakan dampak dari buangan limbah industri yang berada di sekitar atau pinggiran sungai Musi tersebut dan anak-anak sungainya. Pada kenyataanya banyak perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang industri ini tidak mengolah limbah industri sebagaimana mestinya sehingga hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air sungai Musi beserta anak-anak sungainya sebagai tempat pembuangan limbah industri.^[5]

Pada dasarnya pengkajian untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dilakukan dengan cara parsial, karena masalah lingkungan hidup itu sangat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang integral dalam kehidupan manusia, yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Sedangkan masalah pencemaran lingkungan hidup adalah satu bagian datri kehidupan manusia dengan lingkungannya itu sendiri yang terdiri dari beberapa kualifikasi.

Secara garis besarnya masalah pencemaran ini dapat di klasifikasikan menjadi:

1. pencemaran udara;

2. pencemaran air;

3. pencemaran tanah; dan

4. pencemaran kebudayaan.^[6]

Sedangkan bahan pencemarannya dapat diklasifikasikan sebagai:

1. pencemaran fisik;

2. pencemar biologis;

3. pencenar kimiawi;

4. pencemar budaya / sosial.^[7]

Dalam rangka mengendalikan masalah pencemaran, ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: orang dapat mempercayai mekanisme pasar, campurtangan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan dan atau pelaranga-pelarangan, bahkan pemerintah dapat menerapkan pajak atau subsidi untuk pengelolaan lingkuangan, juga dapat diterapkan standar kualitas lingkungan, tarif-tarif limbah, dan sebagainnya.^[8]

Dalam konteks pengendalian pencemaran kualitas air melalui campur tangan pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 20/1990), dan khususnya dalam hubungannya dengan perlindungan air sekaligus perlindungan tanah telah ditetapkan pula pengembangan daerah aliran sungai (DAS), pelaksanaan program kali bersih (prokasi), serta penilian peringkat kinerja pengendalian pencemaran, disingkat Peringkat Kinerja ( performance Rating ).^[9]

PP No 20/1990 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 13 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, merupakan sutau model kebijakan pemerintah dalam upaya mengendalikan pencemaran kualitas air, dan diterbitkan dengan pertimbangan sebagi berikut:

a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya;

b. bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang di inginkan perlu dilakukan pengendalian pencemaran air;

Selanjutnya, dalam konteks upaya pengendalian pencemaran kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Selatan, maka PP no. 20/1990 telah menyediakan dasar dan instrument hukum pengendaliannya khusunya pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengendalian pencemaran air di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala daerah tingkat I. Apabila sumber air berada atau mengalir melalui wilayah lebih dari satu provinsi daerah tingkat I, maka pengendalian dilakukan oleh para gubernur kepala daerah yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan menteri (yang mengurusi bidang lingkungan), sebagai mana dinyatakan dalam ayat (2).

Kemudian pasal 14 menyatakan bahwa gubernur kepala daerah tingkat I menetukan daya tampung pencemaran. Dalam penjelasan dikemukakan, bahwa pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan yang mencakup:

a. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem wilayah tata pengairan;

b. Penetapan golongan air menurut peruntukannya, baku mutu air dan baku pencemaran untuk setiap jenis kegiatan;

c. Penertapan mutu limbah cair yang boleh dibuang oleh setiap kegiatan kealam pada sumber air, dan pemberian izin pembanguanannya;

d. Pemantauan perubahan kualitas air pada sumber air dan mengevaluasi hasilnya;

e. Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran air, termasuk penataan mutu limbah cair, serta penegakan hukumnya.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 13 dan 14 PP No. 20/1990 (sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif ataurechtpositiviteit) dan ditinjau dari perspektif efektifikasi implementasi PP No. 20/1990 tersebut dalam mengendalikan pencemaran kualitas air sungai akibat limbah industri di Provinsi Sumatera Selatan (rechtwerkelijheid), maka peneliti akan meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul “ Analisis Yuridis tentang Kebijakan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air Sungai Musi Akibat Limbah Industri Berdasarkan PP No. 20/1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, di Provinsi Sumatera Selatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan baku mutu lingkungan (sumber daya) air dan baku mutu limbah (buangan) cair untuk setiap jenis kegiatan industri sebagai upaya pengendalian pencemaran kualitas air Sungai Musi akibat limbah industri di Provinsi Sumatera Selatan

2. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian ( Meliputi: pencegahan dan penanggulangan ) pencemaran kualitas air Sungai Musi akibat limbah industri di Propinsi Sumatera Selatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan baku mutu lingkungan ( Sumber daya ) air dan baku mutu limbah ( buangan ) cair sebagai upaya pengendalian pencemaran kualitas air Sungai Musi akibat limbah industri di Provinsi Sumatera Selatan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian ( Meliputi: Pencegahan dan Penanggulangan ) pencemaran kualitas air Sungai Musi akibat limbah industri di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

D. Lokasi Penelitian

Peneletian ini dilakukan di Kota Palembang, dengan dasar pertimbangan bahwa di Kota Palembang, Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa instansi pemerintah ( dan lembaga swadaya masyarakat ) yang secara yuridis-normatif berwenang dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran kualitas air sungai akibat limbah industri berdasarkan PP No. 20/1990, seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) Provinsi Sumatera Selatan dan Bapedalda Kota Pelembang, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sriwijaya, serta Wahana Lingkungan Hidup. Selain iti lokasi pencemaran kualitas air sungai akibat limbah industri lebih banyak terjadi di sepanjang Sungai Musi ke arah Timur Kota Palembang, sedangkan anak-anak Sungai Musi lainnya, hanya menerima akibat lanjutan dari pencemaran kualitas air Sungai Musi tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder di peroleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi (library research) sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan di lakukan untuk mendapatkan konsep kebijakan, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya. Studi lapangan yang di laksanankan upaya memperoleh data berupa dokumen-dokumen langsung dari beberapa instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang telah disebutkan terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran kualitas air Sungau Musi akibat limbah industri di Privinsi Sumatera Selatan. Untuk menunjang data primer dilakukan wawancara terstruktur (guided interview) secara selektif dengan narasumber tertentu.Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman,dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarivikasi dari narasumber tersebut. Narasumber sebagai responden ditentukan secara purposive, yaitu penentuan responden yang didasarkan atas suatu pertimbangan dan tujuan tertentu, dengan alasan responden adalah orang-orang (pada beberapa instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tersebut di atas) yang bedasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai implementasi kebijakan pengendalian pencemaran kualitas air dan pengrusakan fisik Sungai Musi akibat limbah industri di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan PP No.20/1990.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, srlanjutnya diolah, yang meliputi: proses editing, koding, tabulasi dan kategori. Setelah pengolahan data, dilakukan analisis data secara deskriptif-yuridis-kualitatif, selanjutnya di terapkan kombinasi metode berfikir iduktif dan deduktif untuk di ambil suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang di analisis dalam penelitian ini dapat terjawab.

^[1] Ricahard Quinney. “Criminologi, Analysis and Critique of Crime in America.” Boston, Little Brown, 1975 Hal: 135.

^[2] Emil Salim. “Lingkungan Hidup dan Pembangunan.” Mutiara, Jakarta, 1983 Hal: 13.

^[3] Supli E. Rahim dan W. Kirchhof. “Developing A Management Concept for Natural Resources in South Sumatera.” A PapPresented in the 38 Anniversary ofSriwijaya University, Indralaya, OKI South Sumatera. 1998.

^[4] Menurut data dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Privinsi Sumatera Selatan, Sampai Tahun 2000, Tercatat sekitar 86 Perusahaan industry yang Memanfaatkan dan/atau berlokasi di sepanjang Sungai Musi kea rah Timur Kota Palembang, yang bergerak di berbagai bidang usaha, dengan rincian industry besar sebanyak 25 unit industry, industry menengah sebanyak 49 unit industry, dan industry kecil sebanyak 12 industri.

^[5] Sriwijaya post, “Pencemaran Sungai Musi Tinggi”, 12 April 1999, Hal: 07, “Kualitas Air Sungai Musi Terus Menurun”, 15 September 1999, Hal: 03.

^[6] Faud Amsyari, “Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan”, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal: 52

^[7] Ibid.

^[8] Sukanto Reksohadiprodjo dan Adreas Budi Brodjonegoro. “Ekonomi Lingkungan.” Yogyakarta, BPFE, Hal 89.

^[9] Koesnadi Hardjasoemantri, “Hukum Tata Lingkungan”. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cet. Ke-15, Edisi Ke-07, 2000, Hal: 260-272.